UPAYA STAKEHOLDER JAWA BARAT

 

 

UPAYA STAKEHOLDER JAWA BARAT
DALAM
PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH 
 
Pada tanggal 31 Juli 2008,  Bank Indonesia, Pemerintah Jawa Barat dan P3UKM  mengadakan acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama Bank Indonesia dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tentang “Kerjasama Pengembangan Ekonomi Dan Peningkatan Daya Saing Daerah” dan peringatan 5 tahun P3UKM. Acara diawali dengan seminar ”Pemberdayaan UMKM Melalui Pengembangan Pendamping UMKM ” dimana sebagai sebagai pembicara  adalah Prof. DR H Yuyun Wirasasmita M.Sc dan Yasirin Ginting S Pimpinan Wilayah PT BRI Jawa Barat.
Dalam kesempatan tersebut Prof.DR. Yuyun  Wirasasmita M.Sc (Pakar Ekonomi Kerakyatan dan UMKM) mengemukakan bahwa tingkat kematian UKM dalam tiga tahun pertama relatif tinggi, berhubung dengan itu pendampingan/pembinaan dirasakan sangat penting. Pendamping harus berfungsi membantu kelahiran perusahaan baru yang berwawasan kewirausahaan (entrepreneurial venture), memfasilitasi akses UKM kepada pasar tenaga kerja, keuangan, informasi, teknologi dan pasar sehingga perusahaan dapat melampaui tahap inkubasi.
Sebagai representasi pihak perbankan di Jawa Barat, Yasirin Ginting mengemukakan bahwa UMKM berpotensi untuk menggerakan perekonomian Jawa Barat, potensi tersebut belum tergali secara optimal karena masih banyak UMKM yang dihadapkan pada masalah permodalan. Hal ini disebabkan masih adanya kesenjangan komunikasi antara perbankan dan UMKM, keterbatasan informasi dan sumberdaya untuk melayani UMKM, serta penyedia/penawaran jasa informasi UMKM tidak relevan dengan kebutuhan UMKM. Untuk itu pendamping UKM melalui P3UKM harus mampu bersinergi dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan/perbankan di Jawa Barat,  sebagai upaya memfasilitasi UMKM memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan/perbankan.
Acara dilanjutkan dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Bank Indonesia dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tentang “Kerjasama Pengembangan Ekonomi Dan Peningkatan Daya Saing Daerah”, selain itu ditandatangani pula Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia  tentang “Pengembangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (KUMKM) Melalui Pola Penjaminan Kredit”.
Untuk mendukung Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani, maka ditandatangani pula Perjanjian Kerjasama antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang “Peningkatan Peran Pusat Pengembangan Pendamping Usaha Kecil Dan Menengah (P3UKM) Dalam Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (KUMKM)”, juga Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Penjamin Kredit, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dan PT. (persero) Asuransi Kredit Indonesia tentang “Penjaminan Kredit Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi (UMKMK) Di Propinsi Jawa Barat”.
Semua upaya ini merupakan ikhtiar bersama stakeholder dalam memadukan sumberdaya yang dimilikinya secara sinergis guna Pengembangan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Jawa Barat. Sinergitas diantara stakeholders akan dilaksanakan antara lain dengan:

  • Upaya-upaya pengendalian inflasi melalui Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi (FKPI) yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat. Forum ini antara lain membahas sumber-sumber tekanan inflasi dan memberikan rekomendasi untuk meminimalisir potensi peningkatan inflasi di masa yang akan datang.
  •  Upaya-upaya pemberdayaan KUMKM melalui peningkatan peran P3UKM dan pembentukan LPKD. Sesuai dengan fungsi dan perannya, seluruh kegiatan P3UKM akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas Pendamping UKM sehingga dapat meningkatkan kemampuan akses UMKM terhadap layanan keuangan dari lembaga keuangan/perbankan. Sedangkan peran LPKD lebih dikhususkan terhadap peningkatan akses UMKM yang dinilai feasible namun belum  bankable karena masih menghadapi masalah agunan. LPKD diharapkan dapat memecahkan masalah tersebut.
  • Upaya-upaya peningkatan investasi dapat dilakukan melalui kerjasama Investor Relation Unit (IRU) Bank Indonesia dengan BPMD dan Dinas lainnya untuk mengurangi hambatan penanaman modal di Jawa Barat; mengingat lembaga rating internasional dalam melakukan penilaian country risk tidak hanya mempertimbangkan indikator-indikator pemerintah pusat suatu negara, tetapi juga mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah dan daya dukungnya terhadap investasi. 
  • Upaya-upaya pemanfaatan tenaga terampil seperti eks karyawan IPTN dan Kenshusei, yakni tenaga kerja yang pernah magang di Jepang, dapat difasilitasi menjadi wirausahawan baru.   
  • Upaya-upaya tersebut di atas akan diiringi dengan pertukaran data, informasi dan hasil kajian/penelitian perekonomian Jawa Barat, serta upaya-upaya lainnya. Semuanya itu akan bermuara kepada tercapainya tujuan bersama seluruh stakeholder Jawa Barat, yakni perluasan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.  
     

 

 

 

 

 

 

Silahkan Komentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s